Tolak BBM Naik = Bela Orang Kaya
Menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sama artinya dengan membela orang kaya. Lho kok bisa begitu? Ya itulah setidaknya yang diungkapkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Sabtu (10/5) kemarin, menanggapi maraknya demonstrasi oleh kalangan mahasiswa yang anti kenaikan harga BBM.
“Jadi, semakin banyak demo (terkait kenaikan BBM) berarti semakin membantu orang mampu,” kata Kalla saat meresmikan gedung Recapital di Jakarta kemarin.
Menurut Wapres, saat ini subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah sudah sekitar Rp 300 triliun. Dan, sebagian terbesar atau sekitar 80 persen dari subsidi itu justru lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. “Jadi kalau harga BBM tidak dinaikkan, justru orang mampu lah yang terus menikmati subsidi,” tandas Wapres.
Kalla menjelaskan, jika mengikuti harga yang sebenarnya atau tanpa subsidi, harga bensin semestinya mencapai Rp 9.000 s/d 10.000 per liter. Namun, dengan subsidi oleh pemerintah, bensin saat ini hanya dijual ke masyarakat seharga Rp 4.500 per liter. Padahal, yang paling banyak memakai bensin dan solar adalah orang kaya, yang umumnya memiliki mobil.
Dengan mengurangi jumlah subsidi, berarti akan mengurangi subsidi yang `salah sasaran` itu. Selain itu, masyarakat juga akan jadi terbiasa untuk mengkonsumsi BBM sesuai harga yang berlaku di pasar dunia.
Sedangkan untuk masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM, kata Wapres, pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus. Yang meliputi pembagian uang tunai Rp 1,2 juta per kepala keluarga (KK) selama setahun. Juga pembagian beras dan jenis-jenis sembako lainnya. Untuk uang tunai, penyaluran akan dilewatkan kantor pos.
Menurut Wapres, untuk persiapan penyaluran BLT, saat ini sedang dilakukan pencetakan kartu bagi warga miskin yang berhak menerima. “Kita sudah kumpulkan PT Pos dan instansi-instansi terkait untuk persiapan-persiapan penyaluran BLT. Kita cari cara supaya lebih baik,” kata Kalla.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri juga mengungkapkan bahwa penikmat terbesar subsidi BBM adalah kelas ekonomi menengah dan atas. Bahkan, kata Faisal, orang miskin yang semestinya mendapat porsi subsidi lebih besar, justru menikmati sangat sedikit subsidi BBM.
“Dari 10 persen orang miskin, yang menikmati BBM bersubsidi tak sampai 1 persen. Sedangkan 10 persen orang kaya justru menikmati BBM bersubsidi sampai 45 persen,” kata Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (10/5).
Menurut Faisal, sikap ragu-ragu pemerintah untuk menaikkan BBM adalah cerminan ketakutan pemerintah kepada kelompok ekonomi menengah dan kaya. Padahal, jika kenaikan harga BBM ditunda-tunda di tengah terus melambungnya harga komoditi itu di pasar dunia, justru besaran kenaikannya di kemudian hari bisa lebih tinggi lagi.
Masalah kenaikan BBM, imbuh Faisal, lebih banyak unsur politiknya karena pemimpin negara kebanyakan takut mengambil opsi tidak populer ini.
Faisal menyoroti sikap boros BBM bangsa Indonesia. Di saat bangsa-bangsa lain berhemat dalam menggunakan barang langka ini, justru konsumsi BBM di Indonesia terus melonjak.
Konsumsi BBM bersubsidi meningkat dari 1,2 juta barel per hari di Juli 2007 menjadi 1,6 juta barel per hari pada saat ini. Dengan kondisi seperti ini, Faisal menekankan perlunya berhemat oleh seluruh elemen bangsa.
“Di saat negara lain berhemat, Indonesia paling boros dan konsumsinya lebih banyak 5 kali dari Jepang. Padahal membikin BBM itu mahal. Jadi ayo kita berubah sama-sama,” tuturnya.
Sementara itu, menyusul rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM akhir bulan ini, terjadi panic buying di masyarakat. Di kabupaten Probolinggo, misalnya, deretan penjual bensin eceran memanfaatkan kesempatan sebelum kenaikan harga, dengan kulakan bahan bakar itu sebanyak mungkin. Mereka membawa jeriken-jerikan besar.
Dengan begitu, saat harga BBM naik, mereka bisa meraup untung lebih besar.
“Mau bagaimana lagi, wong jualan bensin eceran sudah mata pencaharian kami,” ujar Holil, salah satu warga yang mengantre bensin di SPBU Semampir, Kraksaan, Kab. Probolinggo, Jumat (9/5) malam. Holil sudah antre sejak pukul 18.00 WIB, namun hingga pukul 21.00 WIB belum mendapat bensin karena kiriman dari Pertamina belum datang di SPBU.
Sedangkan di Kota Madiun, terkait pengurangan pasokan dari Pertamina, sejumlah SPBU di sana menolak pembelian dengan memakai jeriken. (ant/st4/st14/dc, sumber : surya)

Kebijakan pemerintah harus sebijak-bijaknya dengan memperhatikan nasib serta kesejaheraan rakyat kecil,.